PAKTA SOSIAL BERBASIS BURUH: MUNGKINKAH?
Sebuah studi pendahuluan mengenai upaya perluasan basis gerakan demokrasi di Indonesia
Pada awal tahun 2007 Demos merancang sebuah penelitian untuk menjajaki kemungkinan terbangunnya sebuah gerakan sosial baru yang berbasis gerakan buruh untuk mendorong proses demokratisasi. Pemikiran untuk melakukan penelitian itu dilatarbelakangi oleh hasil survei Demos pada 2003-2004. Salah satu kesimpulan penting yang dihasilkan oleh survei tersebut adalah bahwa mandegnya proses demokratisasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh sangat terfragmentasinya gerakan pro-demokrasi.[1] Para aktivis yang bekerja di lapangan cenderung terkotak-kotak atau bahkan mengkotak-kotakkan gerakan mereka berdasarkan kepentingan-kepentingan sektoral. Sebagai akibatnya, gerakan pro-demokrasi tertinggal dalam memanfaatkan momentum reformasi yang menjadi pemicu demokratisasi sejak 1998.
Analisis lebih lanjut yang dilakukan dalam serangkaian diskusi internal di Demos, termasuk sebuah konferensi internasional di Jakarta, menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi fragmentasi gerakan pro-demokrasi. Agar tak lagi bekerja secara sektoral, gerakan pro-demokrasi perlu memperluas basis gerakan mereka. Dengan membangun basis yang lebih luas, membuka batas-batas sektoral, gerakan pro-demokrasi diharapkan bisa lebih efektif mendorong dan melajukan proses demokratisasi.
Gerakan buruh merupakan salah satu elemen potensial dari gerakan pro-demokrasi yang diharapkan dapat menjadi motor utama dalam mewujudkan rekomendasi tersebut. Alasannya, pertama, gerakan buruh memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia sebagai gerakan pro-demokrasi. Kedua, kejatuhan Orde Baru dan bergantinya sistem otoritarian menjadi demokrasi telah menyediakan peluang bagi gerakan buruh untuk menjalankan aktivitas-aktivitas mereka secara bebas. Ketiga, secara empiris gerakan buruh di berbagai negara memang berhasil menjadi motor demokratisasi. Karena itu, kebutuhan untuk memperluas basis gerakan pro-demokrasi di Indonesia sangat mungkin juga bisa dimulai dari gerakan buruh.
Atas dasar itulah kemudian Demos memutuskan untuk mengkaji secara spesifik persoalan ini dengan melakukan studi mengenai upaya perluasan basis gerakan demokrasi dengan menjadikan gerakan buruh sebagai studi kasusnya, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk membangun pakta sosial (social pact) sebagai salah satu model perluaan gerakan demokrasi.
Untuk melengkapi hasil studi tersebut selanjutnya Demos juga memprakarsai pembentukan Kelompok Diskusi Social Pact (KDSP). Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang bersama bagi para pihak –terutama aktivis buruh, pengusaha, dan pemerintah— untuk mencari terobosan baru dalam mengeksplorasi, memetakan, dan merumuskan berbagai alternatif solusi bagi penciptaan model-model pakta-sosial yang tepat untuk diimplementasikan menjadi model “tripatrit” yang ideal di Indonesia. Manuskrip ini merupakan laporan sekaligus dokumentasi dari dua proses –penelitian dan dinamika forum KDSP— yang memotret upaya perluasan gerakan demokrasi, terutama dari gerakan buruh (broadening democracy base on labour movement).
[1] Lihat laporan selengkapnya dari survei Demos 2003-2004 pada Priyono, AE., Willy Purna Samadhi, Olle Törnquist dkk., Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia, edisi revisi (Jakarta-Yogyakarta: PCD-press, 2007).
Tim Penyusun:
Nur Iman Subono
Sofian M. Asgart
Stanley Adi Prasetyo
Willy Purna Samadhi
Untuk mendapatkan Monograf PAKTA SOSIAL BERBASIS BURUH: MUNGKINKAH? Sebuah studi pendahuluan mengenai upaya perluasan basis gerakan demokrasi di Indonesia. Silahkan menghubungi Demos.

<a href="http://www.getallergytreatment.com/">prednisone</a> <a href="http://www.purplepillonline.com/">nexium</a>
Masukkan komentar anda