Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua : Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia

Sebuah optimistik datang dari hasil penelitian resurvei DEMOS pada tahun 2007. Penelitian itu menyimpulkan demokrasi Indonesia mengalami sejumlah kemajuan dibanding sekitar empat tahun lalu. Hampir semua perangkat demokrasi mengalami perbaikan, terutama yang berkaitan dengan perangkat operasional pemerintahan. Celah defisit pun menjadi semakin menyempit

Sebelumnya pada survei DEMOS pertama yang bertajuk Masalah-Masalah dan Pilihan-Pilihan Demokratisasi di Indonesia pada 2003-2004,   menyimpulkan situasi demokrasi Indonesia mengalami defisit. Indikasinya, terjadi kesenjangan antara pesatnya perkembangan berbagai kebebasan serta hak-hak sipil politik di satu sisi. Bersamaan itu di sisi lain, buruknya kondisi perangkat-perangkat operasional demokrasi.

Meski resurvei membawa optimistik, namun DEMOS mencatat perjalanan demokrasi tak sepenuhnya indah. Faktanya masih banyak catatan merah dalam perjalanan demokrasi di negara ini. Untuk itu perlu segera dibenahi sebelum akhirnya demokrasi kolaps ke titik nadir terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Menurut DEMOS, membaiknya sejumlah perangkat demokrasi tidak serta merta mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi baik belakangan ini . Mengapa?

DEMOS menilai, perbaikan-perbaikan berbagai perangkat operasional demokrasi berawal dari situasi demokrasi yang sangat buruk. Sehingga situasi sekarang masih dinilai tetap belum benar-benar baik. Menjadi lebih baik tidak berarti menjadi baik.

Kemudian, masih terjadi kesenjangan tajam antara aspek-aspek kebebasan yang membaik dan perangkat-perangkat  operasional demokrasi yang terus memburuk.  Ini terjadi karena  hampir semua aspek fundamental mengalami stagnasi atau kemerosotan.

Beberapa perangkat operasional demokrasi yang dianggap memburuk oleh informan yang diwawancarai DEMOS  adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berbicara, kebebasan mendirikan serikat buruh, serta akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media.

Tragedi yang menimpa Jemaat Ahmadiyah Indonesia dapat menjadi satu contoh nyata tentang kebebasan berkeyakinan sebagai hak asasi yang dijamin undang-undang dan konstitusi telah diabaikan bahkan dinodai secara vulgar.

Contoh lainnya, adalah kekalahan Time atas Soeharto terkait kemerdekaan pers. Pengadilan menghukum  Time  membayar ganti rugi Rp 1 miliar kepada Soeharto yang tidak menggunakan UU Pers sebagai sumber hukum. Fakta ini tentu mengancam kebebasan publik untuk mengakses berbagai pandangan yang disajikan media. Lebih jauh lagi bisa menjadi preseden buruk yang mengancam kemerdekaan pers. 

Kemunduran juga terjadi pada instrumen partisipasi warga negara terutama mengenai kebebasan mendirikan partai dan ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam hal ini pemilihan umum di berbagai tingkatan serta pada berbagai aspek penguatan representasi.

Demokratisasi Indonesia juga masih mengidap masalah lain yaitu tidak adanya perbaikan akses dan partisipasi dari semua kelompok sosial - terutama kelompok-kelompok marjinal - terhadap kegiatan publik. Selain itu masih buruknya kesetaraan gender, transparansi dan akuntabilitias militer, dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan publik. Juga masih kuatnya ketergantungan pemerintah terhadap intervensi asing.
 
Lemahnya representasi juga menjadi satu data yang diperoleh dari resurvei DEMOS 2007. Meskipun  demokrasi telah semakin berfungsi menjadi sistem dan kerangka politik nasional, tetapi representasi masih menjadi masalah paling kronis. Ini ditandai dengan belum adanya perbaikan substansial terhadap tiga dimensi yakni representasi politik berbasis partai, representasi kepentingan berbasis asosiasi sipil dan gerakan sosial, dan partisipasi langsung. 

Selama tiga  dimensi representasi tidak dijadikan agenda utama demokratisasi politik,  demokrasi Indonesia masih tetap dimonopoli kepentingan-kepentingan kelompok elit oligarki. Fakta ini tercermin dengan jelas dalam sistem kepartaian saat ini.  Meski ada kebebasan untuk membentuk partai politik, namun partai-partai baru yang muncul tidak cukup mengagregasikan representasi alternatif yang berarti.

Partai-partai baru  cenderung ‘menjual stock lama’ dan hanya memunculkan orang yang ‘itu-itu’ juga.  Sehingga  menurut informan DEMOS, kebebasan membentuk partai dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sebagai perangkat demokrasi yang mengalami kemerosotan paling parah diantara perangkat-perangkat demokrasi lainnya.

Aspek fundamental demokrasi lainnya adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perangkat-perangkat yang termasuk dalam hak ekonomi, sosial, budaya adalah hak memperoleh pendidikan dasar, perlindungan hak anak, dan hak memperoleh pekerjaan serta jaminan sosial, dan good corporate governance.

Berdasarkan hasil resurvei DEMOS 2007, angka indeks untuk kelompok perangkat hak-hak ekonomi, sosial, budaya memang mengalami sedikit peningkatan.  Kendati begitu, angka indeks kumulatif tetap  rendah. Ini menunjukkan  pada dimensi ini pun  kita masih pincang. Faktanya, masih  banyak warga yang tak sanggup memenuhi kebutuhan dasar mereka. Angka kemiskinan, pengangguran, dan sejumlah persoalan sosial lainnya juga masih memprihatinkan.

Dari fakta-fakta ini DEMOS sementara melihat keadaan demokrasi di Indonesia ditandai dengan, pertama ada perbaikan pada perangkat-perangkat demokrasi. Kedua, celah defisit pada perangkat-perangkat demokrasi kelihatannya makin menyempit. Ketiga, bagaimanapun penyempitan itu tidak semata-mata menunjukkan  perbaikan semua perangkat.

Perangkat-perangkat demokrasi yang berkaitan dengan kebebasan dasar dan partisipasi politik kepartaian yang sebelumnya memiliki angka indeks baik kini justru menurun. Sedangkan perbaikan-perbaikan dalam aspek manajerial pemerintahan sepertinya harus ditebus dengan menurunnya berbagai kebebasan. Keempat, seiring dengan mandegnya perkembangan berbagai kebebasan dasar dan hak-hak sipil politik, kemandirian negara juga tak kunjung mengalami perbaikan. Dan, meskipun kondisi hak-hak ekonomi, sosial, budaya  mengalami perbaikan di sejumlah aspek, tetapi jelas situasinya masih pincang.

Kombinasi dari kesimpulan itu memperlihatkan gambaran di tengah perbaikan defisit demokrasi,  aspek-aspek fundamental demokrasi lainnya diam-diam masih juga terancam. Itu artinya fondasi demokrasi kita masih rapuh. Perbaikan-perbaikan demokrasi berlangsung di atas pasir. Sehingga situasi demokrasi di negara ini masih goyah.

Paparan mengenai kemajuan dan kemunduran proses demokratisasi ini tentu bukan dimaksudkan untuk menumbuhkan skeptisme ataupun ekspektasi berlebihan. Namun lebih pada  memfasilitasi ruang publik bersama untuk mendiskusikannya secara lebih cermat dan realistis seraya terus meningkatkan beragam upaya untuk memaknai demokratisasi secara berkelanjutan. (Sofian M. Asgart)