Blok Politik Demokratik - Panduan Pelatihan
Manual Pelatihan Blok Politik Demokratik (BPD)
Sepuluh tahun pasca reformasi, tiga pemilihan umum telah dijalankan dengan cukup demokratis namun demokrasi di Indonesia masih sebatas prosedur. Pemilu yang memang merupakan instrumen penting dari proses demokrasi tidak serta merta menciptakan tata pemerintahan demokratis.
Tata pemeritahan yang bukan saja akuntabel dan transparan, namun juga dikendalikan oleh rakyat serta memberi ruang kelompok-kelompok marginal dalam mengartikulasi kepentingan dan memperluas keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup bersama secara umum.
Partai-partai politik Indonesia saat ini masih tetap belum mampu -jika tak ingin dikatakan telah gagal- menjadi representasi politik merakyat. Inilah salah satu masalah politik serius pasca reformasi 1998. Buku ini menawarkan gagasan pembentukan Blok Politik Demokratik (BPD) untuk mengatasi fragmentasi, memperbesar dukungan organisasi rakyat, demonopolisasi politik, dan akhirnya memperkuat representasi politik popular. Buku ini adalah panduan pelatihan dasar pembentukan dan pengembangan BPD, sekaligus dapat digunakan juga untuk keperluan pemetaan konteks politik lokal dan pemantauan situasi demokrasi pada umumnya.
Email ke teman
Versi cetak
teks biasa
jadi ksejahteraannya juga hanya untuk sebatas klompok tsb.
menurut anda, bagaiman caranya agar arpol bisa mensejah terakan rakyat banyak,bukan hanya kelompok semata. thanks,tolong kasih jawaban atau tanggapan mengenai hal itu. !
Terima kasih atas respon anda mengenai upaya konsolidasi demokrasi yang Demos gagas melalui penguatan masyarakat dalam kerangka Blok Politik Demokratik (BPD).
Salah satu tujuan keberadaan partai politik pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan partai yang disuarakan oleh kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Namun sayangnya, hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kader-kader partai kini bukan lagi merupakan hasil pendidikan politik dan pendampingan real yang dilakukan oleh Partai Politik tapi lebih kepada orang-orang yang tidak mengerti secara persis makna dan fungsi dirinya sebagai kader dan wakil rakyat. Hal ini diperparah dengan masuknya modal dalam lingkup politik. Pihak-pihak yang memiliki modal banyak mendekati pemegang kekuasaan dengan maksud memuluskan usahanya memperluas kerajaaan bisnisnya. Tidak heran jika kemudian kebijakan partai politik tidak lagi mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak, hanya mencerminkan kepentingan sekelompok orang seperti yang anda sampaikan.
Tidak hanya kebijakan partai politik, kebijakan pemerintah pun tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Rakyat hanya diatasnamakan setiap kali ada kebijakan dikeluarkan, ujung-ujungnya juga hanya akan menguntungkan kelompok tertentu.
Demokrasi yang berlangsung pun hanya sekedar prosedural, tidak sungguh-sungguh memaknai makna demokrasi itu sendiri dan parahnya ditambah dengan pelanggaran HAM yang marak disana-sini. Berbagai lembaga negara diadakan mengikuti cara-cara yang katanya demokratis namun tetap dalam pelaksanaannya nilai demokrasi dan HAM sama sekali tidak dijadikan pegangan dalam berkarya. Dan ini sudah melanda 3 lembaga krusial di negeri ini yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Rakyat menjadi tidak berdaya sama sekali atau jika ada yang memiliki peluang malah bergabung menjadi pihak-pihak yang pragmatis dalam berpolitik. Lama kelamaan rakyat akan terus dibodohi dan dipecundangi.
Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Demos melihat penting untuk segera melakukan usaha mendidik rakyat agar melek dan memahami politik secara benar sehingga tidak lagi menjadi korban pragmatisme atau menjadi pelaku pragmatisme politik itu sendiri.
Selain pendidikan politik, rakyat juga perlu untuk digalang kekuatannya dalam rangka memberikan posisi tawar kepada penguasa, agar penguasa tak lagi sewenang-wenang dalam mengeluarkan dan menjalankan kebijakan.
Pendidikan politik serta penggalangan kekuatan dari rakyat inilah yang coba Demos bangun dalam kerangka Blok Politik Demokratik.
Masukkan komentar anda