Proses Deparpolisasi Membahayakan

Kompas|Kamis, 1 November 2007

Jakarta, Kompas - Pelemahan peran dan posisi partai politik atau deparpolisasi, disengaja atau tidak, dapat membahayakan proses demokratisasi yang sedang dibangun. Melemahnya kekuatan masyarakat sipil dapat memancing hadirnya kembali kekuatan militer dalam pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan peneliti Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), Nur Iman Subono, dalam diskusi "Demokrasi yang Menyejahterakan" di Jakarta, Rabu (31/10). Kehadiran parpol merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Parpol dibentuk untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi terhadap persaingan pendapat, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik.

Namun kenyataannya, parpol yang ada saat ini tidak merepresentasikan kepentingan dan keterwakilan rakyat. Parpol lebih banyak memperjuangkan kepentingan elite dan kelompoknya sendiri. Kondisi ini membuat kepercayaan publik terhadap parpol makin melemah.

"Parpol masih memperlakukan rakyat sebagai suporter (pendukung) daripada voter (pemilih) yang sesungguhnya," kata Subono.

Ekonom senior International Center for Applied Finance and Economics Institut Pertanian Bogor ini menegaskan, tidak ada hubungan antara demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan, banyak negara demokratis namun rakyatnya hidup miskin. Sebaliknya, banyak negara di bawah pemimpin otoriter tapi negara makmur.

Menurut dia, dalam kondisi pascakrisis, negara butuh pemimpin kuat dan berkomitmen untuk membangun kembali ekonomi bangsanya. Pemimpin harus mampu menumbuhkan keyakinan diri bangsanya.

Demokrasi yang terbaik

Meskipun demikian, lanjut Subono, seburuk apa pun proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini dan buruknya kinerja parpol, demokrasi tetap merupakan pilihan terbaik daripada rezim yang otoritarian. Keinginan sejumlah pihak untuk kembali ke masa Orde Baru yang dinilai lebih mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya merupakan hal yang keliru. Kekisruhan dan kekacauan yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh Orde Baru.

"Parpol kita memang masih bermasalah, namun meninggalkannya hanya membuat ruang publik diisi oleh kekuatan yang tidak demokratis. Demokrasi tanpa kehadiran parpol hanya sebuah ilusi," ungkap Subono. (MZW)