Landasan Demokrasi Indonesia Lebih Baik

Kompas | 22 Januari 2005

Jakarta, Kompas - Dalam perspektif sejarah, masa lima tahun terakhir merupakan masa yang singkat dan tidak punya arti. Namun, masa ini sudah memperlihatkan landasan demokrasi yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya, untuk bergerak ke depan. Paling tidak, hal ini bisa dilihat dari kelembagaan demokrasi yang sudah terbentuk.

"Bahwa masih ada persoalan dengan content kelembagaan yang belum ditegakkan sepenuhnya, itu merupakan soal perjuangan kita," ujar sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, Kamis (20/1) di Jakarta, ketika memberikan tanggapan dalam "Seminar Masalah-Masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia". "Kondisi inilah yang membuat saya masih sedikit optimistis dengan perkembangan demokrasi di Indonesia," ujar Thamrin.

Seminar yang diselenggarakan Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Demos ini menghadirkan Ketua Tim Peneliti Demos AE Priyono; guru besar politik Oslo University, Norwegia, Prof Olle Tornquist; dan pengamat politik Dr Daniel Sparringa.

Thamrin mengakui, demokratisasi dijalankan dalam suasana yang cukup berat. Situasi berat ini ditandai dengan kondisi civil society yang masih berantakan, negara lumpuh, kemudian masuk kekuatan bisnis baik nasional maupun internasional yang memperkeruh situasi

Menurut Priyono, hasil penelitian Demos memperlihatkan adanya demokrasi oligarki. Pasalnya, meskipun di Indonesia terjadi institusionalisasi lembaga demokrasi, aktornya tetap saja lama. Bahkan, lembaga itu dikuasai segelintir elite oligarki. "Mereka bahkan mempunyai pengaruh dominan tidak saja dalam proses politik, tetapi juga ekonomi. Akibatnya, dengan mudah aktor itu menelikung dan menyalahgunakan aturan serta sebagian besar perangkat demokrasi berada dalam kondisi yang memprihatinkan," ujarnya.

Tranformasi
Aktor dominan, menurut Priyono, telah mencoba mentransformasikan kekuatan mereka menjadi kekuatan yang sah, berwenang, dan berpengaruh secara politik. Misalnya, melalui kehadiran mereka dalam badan peradilan, legislatif, dan eksekutif dari negara.

Daniel mengingatkan, salah satu ancaman proses demokrasi yang berbahaya adalah adanya pemikiran bahwa ada sistem lain di luar demokrasi yang bisa mengatasi kasus Indonesia. Di sinilah bisa muncul ide ortodoks tentang negara integralistik Soepomo yang pernah dipakai pemerintahan Orde Baru. Tapi, kondisi defisit demokrasi, menurut Daniel, bisa diselamatkan dengan memulihkan kembali kehidupan berpartai.

Olle yakin, kehidupan partai seharusnya bisa diperbaiki untuk mendorong proses demokrasi di Indonesia. Meskipun, ada yang mengatakan bahwa partai politik juga menjadi bagian dari masalah itu sendiri. "Sayangnya, masyarakat sendiri sepertinya justru meninggalkan parpol," ujarnya. (mam)