PEMBIAYAAN MDGs UNTUK INDONESIA BAGAIMANA MENCAPAI TARGET 2015?

Membicarakan MDGs atau Millennium Development Goals di Indonesia , pasti membicarakan juga otonomi daerah dan kesiapan pemerintah (dhi. pemerintah daerah) dalam menjalankannya.

Membicarakan  Millennium Development Goals atau MDGs di Indonesia[1], pasti membicarakan juga otonomi daerah dan kesiapan pemerintah (dhi. pemerintah daerah) dalam menjalankannya. Hampir semua orang yang datang ke acara Konferensi ini sadar sepenuhnya bahwa otonomi daerah belumlah dijalankan sepenuhnya. Selain berhadapan dengan pemda, penerapan MDGs pun harus berhadapan dengan para legislator. Di sisi eksekutif “pusat” belum dapat melepaskan kewenangannya secara penuh pada pemerintah daerah. Akibatnya penentuan anggaran dan kadang-kadang pemakaian dana masih diatur oleh “pusat”. Sedangkan di sisi legislatif belum tentu para legislator mengutamakan penentuan berbagai kebijakan publik yang pro rakyat. Tidak heran bila terjadi kebijakan publik dan penentuan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dibutuhkan good political will dari berbagai pihak untuk memakai/menyalurkan dana MDGs bagi kemaslahatan rakyat banyak.

Diakui juga bahwa partisipasi grass root  sangat rendah (partisipasi prosedural) dalam perwujudan MDGs. Disamping kondisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Organisasi Rakyat (OR) Indonesia yang posisi tawarnya masih lemah. Sehingga MDGs tidak dapat berhasilguna. Belajar dari Brazil, yang menerapkan participatory budgeting, masyarakat melalui OMS/OR-nya memiliki kekuatan untuk mengawasi penggunaan dan ikut menentukan anggaran. Bahkan dapat mendorong adanya peraturan yang melarang penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebihi 48% untuk belanja publik dan bila terjadi, maka akan dikenakan sanksi.

Tumpukan masalah ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia belum paham dengan keberadaannya sebagai demos dan demokrasi memang masih prosedural. Apalagi demokrasi sering kali hanya diterjemahkan sebagai tindakan administratif yang memakan banyak biaya.

Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sebagai salah satu wujud dari upaya menghadirkan demokrasi secara substansial selalu dipandang, tidak efisien, memakan banyak biaya, dan dipandang mengganggu keamanan. Masyarakat luas (termasuk OMS) lupa untuk bertanya lebih jauh, keuntungan sosial macam apa yang akan didapat masyarakat dengan adanya pemilu atau pemilukada?

PENGALAMAN MEWUJUDKAN MDGS DI DAERAH

Pengalaman mewujudkan MDGs di berbagai daerah tidaklah mudah, tetapi paling tidak di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kebumen, Jawa Tengah (Jateng) sudah ada kelompok tertentu yang bertindak memonitor MDGs di daerahnya. Memang tidak semua fokus MDGs diusung di daerah ini, tetapi paling tidak pendidikan dan kesehatan sudah menjadi kebijakan publik di daerah-daerah ini.

Secara khusus dari Kebumen terungkit cerita bahwa ada tiga desa yang berhasil diberdayakan dan terus dididik oleh Forum Masyarakat Sipil (FORMASI), sehingga ketiga penduduk desa itu mengerti hak dan kewajibannya. Secara sadar para penduduk desa yang sadar hak ini menentukan bersama kebutuhan mereka dan mengurutnya dalam skala prioritas! Utusan FORMASI, Yusuf Murtiono, mengatakan bahwa daftar kebutuhan dari tiga desa itu sering dijadikan dasar untuk usulan kebijakan yang berlaku umum. Memang diakui tidak mudah untuk mengubah masyarakat desa yang tidak mengerti hak menjadi masyarakat yang mengerti hak.

Dari kebutuhan ini, FORMASI akan mencarikan bentuk kebijakan publik yang paling cepat didapat agar kebutuhan rakyat terpenuhi. Bila bentuk yang diperoleh baru dalam taraf Surat Edaran, maka FORMASI harus memastikan bahwa surat edaran itu legitimate (sah) sambil tetap mempersiapkannya menjadi satu kebijakan publik yang lebih tinggi kedudukan hukumnya.

Proses dukungan terhadap kebijakan publik pro rakyat ini, juga bukan tanpa halangan. Yusuf Murtiono mengatakan bahwa bila kelihatan tidak ada good political will dari Pemda dan Legislator tingkat II, maka yang dilakukannya adalah menyuarakannya di media massa. Dengan begitu semua pihak dengan cepat menanggapi kebutuhan masyarakat Kebumen.

Lain lagi yang terjadi di Pangkal Pinang. Walikota Pangkal Pinang menyatakan bahwa dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hampir setengah milyard itu, seratusjutanya dipakai untuk pendidikan. Karena itu angka buta huruf di daerah itu sangatlah rendah dan yang lebih hebat lagi angka capaian siswa yang terdidik jauh lebih tinggi dari Jakarta (termasuk angka capaian siswa yang lulus Ujian Nasional/UN)! Capaian ini bukan tanpa kerja keras. Sebagai Walikota, Zulkarnain Karim, berusaha untuk menjalin kerjasama dengan Universitas/Institusi Negeri yang ternama untuk memiliki sub kampus dan membina Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pangkal Pinang. Kerja sama ini membuahkan pendidikan berbasis internet yang cukup baik. Kemajuan pendidikan ini mendorong Zulkarnain Karim untuk mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun di daerahnya dan memberikan beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi.

Hal lain yang dilakukan oleh Zulkarnain Karim adalah mendorong adanya pencatatan kesehatan untuk para ibu hamil sampai ke tingkat kelurahan. Dengan metode care (memperhatikan) dan share (saling membantu), seorang ibu hamil dipastikan akan tetap sehat dan selamat kala melahirkan. Untuk memonitor masalah-masalah kesehatan ini sang Walikota menciptakan pertemuan coffe morning dengan para lurah setiap hari Selasa. Dengan begitu masalah kesehatan, pendidikan dan lain-lain dapat segera ditangani bila ada masalah.

Menghadirkan Pangkal Pinang yang pro rakyat, juga tidak mudah. Walikota Zulkarnain Karim harus berhadapan dengan anggota birokrasi lainnya dan anggota parlemen. Tetapi upaya anggota birokrat dan parlemen ini ditentang oleh rakyat Pangkal Pinang. Oleh karena itu Zulkarnain Karim pun jadi lebih tenang dalam membangun Pangkal Pinang.

Namun dari hasil penelitian penerapan MDGs di 8 Kabupaten[2], diakui bahwa ada daerah-daerah seperti Sulawesi Barat (Sulbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kesulitan untuk penerapannya. Hal ini terjadi, karena dirasa bahwa Pemda, legislatif, dan OMS/OR belum siap untuk melaksanakannya. Atau dengan kata lain kesadaran mereka tentang demos masih sangat rendah.

Apakah target 2015 tercapai? Pernyataan seorang anggota Pemda Gorontalo yang mengatakan bahwa MDGs hanyalah program sementara dan bila program itu selesai, maka selesai jugalah perjuangan untuk rakyat, menyadarkan audience tentang kondisi carut marut demokrasi di Indonesia. Karena itu pertanyaan itu mungkin harus dijawab oleh kita semua dengan kepala dingin dan semangat yang tinggi untuk melayani sesama. (sd)