Keangkuhan Argumentasi

Tajuk Rencana – KOMPAS – Senin, 4 April 2011

Nekat dan masa bodoh! Mungkin itulah sebutan yang tepat untuk menggambarkan tekad DPR untuk membangun gedung baru.

Meski kritik publik sudah sedemikian keras terhadap rencana pembangunan gedung baru yang bernilai Rp 1,1 triliun, pimpinan DPR bertekad untuk mengegolkan rencana itu. Padahal, sudah ada beberapa fraksi dalam pernyataan politik di media massa telah berbalik badan dan meminta agar rencana pembangunan gedung baru dievaluasi. Survei Kompas menunjukkan 82 persen responden tidak setuju pembangunan gedung baru!

Kritik LSM yang getol disuarakan untuk pembatalan gedung baru DPR disanggah oleh argumentasi yang begitu angkuh. Simak argumentasi Ketua DPR Marzuki Alie di harian ini, 28 Maret 2011: ”DPR ini representasi rakyat, tapi LSM itu perwakilan mana? Dipilih oleh rakyat? Masak kita hasil pemilu dikalahkan oleh ormas-ormas.”

Rakyat tak juga boleh bersuara! Simak lagi pendapat Marzuki sebagaimana dikutip harian ini, Sabtu (2/4). ”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru. Hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu. Rakyat biasa dari hari ke hari, yang penting perutnya berisi, kerja, ada rumah, ada pendidikan, selesai. Jangan diajak mengurus yang begini. Urusan begini, ajak orang-orang pintar bicara, ajak kampus bicara,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Kita mengurut dada mendengar argumentasi tersebut. Akal sehat dilecehkan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan dan karena suara rakyat itu pulalah ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada pula presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ada gubernur yang dipilih rakyat, ada wali kota yang dipilih rakyat. DPR bukanlah sebuah perusahaan dan Ketua DPR bukanlah pula presiden direktur atau chief executive officer (CEO) perusahaan.

Kini menjadi pertanyaan publik, ada apa di balik kengototan pimpinan DPR untuk membangun gedung baru itu?

Biaya pembangunan gedung DPR sebesar Rp 1,1 triliun adalah uang rakyat yang diperoleh dari pajak, bukan uang anggota DPR. Atas dasar itulah, rakyat boleh berbicara, bahkan punya hak untuk menyuarakan aspirasi mereka mengenai perlu tidaknya DPR memiliki gedung baru.

Suatu saat bisa saja rakyat merelakan wakilnya memiliki gedung baru jika rakyat telah bisa merasakan bahwa wakilnya di DPR telah menyuarakan aspirasi mereka. Kenyataannya, survei Kompas menggambarkan betapa teralienasinya DPR dari rakyat yang diwakilinya.

Kengototan pimpinan DPR mengegolkan pembangunan gedung baru melecehkan aspirasi rakyat. Kita berharap parpol menyuarakan aspirasinya secara resmi melalui rapim, BURT, badan musyawarah, atau rapat paripurna DPR agar publik tahu siapa yang sebenarnya menghendaki gedung baru, siapa yang tidak menghendaki, atau siapa pula yang main di dua kaki. Kita memandang gedung baru belum saatnya dibangun dan sebaiknya dibatalkan saja!

* Gambar diunduh dari  http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/09/04/brk,20100904-276436,id.html