| ||||
|
|
|||
|
Kampanye » 10.000 Ribuan Buruh Unjukrasa ke Kantor Bupati Deli Serdang90 perusahaan “lumpuh”, kemacetan selama 3 jam di Jalan Lintas Sumatera. Jan 22, 2008 Tanjung Morawa, (Analisa) Sekira sepuluh ribuan lebih buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Deli Serdang (ABDeS) yang terdiri dari berbagai Serikat Buruh/Pekerja, seperti SBSI 1992, SPN, SBMI, SBSU dan SBRI bergerak menuju ke Kantor Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam, dari Lapangan Garuda Tanjung Morawa, Kamis (17/1). Jangan Biarkan DPR membajak DPD! Jan 10, 2008 Karakteristik utama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai wadah para politisi non partai yang mewakili daerah asalnya terancam hilang. Sebuah usulan yang memungkinkan anggota partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD tiba-tiba diwacanakan. Koalisi LSM yang memonitor proses pembahasan RUU Pemilu, sebagai bagian paket penyempurnaan UU Bidang Politik, terperanjat dan menolak usulan itu. Para aktifis itu amat mengkawatirkan terjadinya kekaburan fungsi ketatanegaraan antara DPR dan DPD Menunggu Fatwa Komnas HAM Nov 13, 2007 Respon pemerintah dan pihak korporasi yang bertanggungjawab atas musibah lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur terlalu menekankan persoalan fisik. Padahal saat bersamaan, masalah-masalah sosiologis menjadi terabaikan, demikian pula kemungkinan-kemungkinan pelanggaran HAM. Banyak kekurangan yang mesti segera dilakukan, setidak-tidaknya untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik horisontal antar pengungsi akibat perbedaan sikap dalam menanggapi opsi penyelesaian. Menjadikan Partai Politik Sebagai Solusi bagi Defisit Demokrasi* Nov 13, 2007 Nur Iman Subono** 'Deparpolisisasi' dan 'Oligarki Partai' adalah pasangan kata yang pas untuk menggambarkan kehidupan partai politik di Indonesia. Istilah pertama merujuk kepada diskoneksi antara partisipasi politik warga dengan sepak terjang partai politik. Ini merepresentasikan sebentuk ketidakpercayaan warga yang tinggi terhadap peran dan posisi parpol dalam masyarakat dan pemerintahan. Istilah kedua menggambarkan bagaimana eksistensi parpol lebih banyak ditopang oleh elit-elit lama (dan baru) yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan sempit kelompok mereka sendiri dengan mengabaikan aspirasi warga negara kecuali saat kampanye dan pemungutan suara dalam pemilu. Parpol justru dinilai menyebabkan terjadinya defisit demokrasi dalam sistem demokrasi perwakilan (Schugurensky, 2004). Namun, apakah kemudian parpol memang layak untuk ditinggalkan, atau bahkan dihapus saja? Mengapa mesti Partai Politik Lokal? Nov 12, 2007 Rabu 15 November 2007, di sebuah café tak jauh dari Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, belasan wartawan dari berbagai media berkumpul. Mereka serius berdiskusi soal partai politik lokal. Ada yang setuju ada juga yang terang-terangan mempertanyakan effektifitasnya. 'Mengapa kita tidak memperbaiki saja partai politik nasional ketimbang menciptakan hal yang baru,' tutur wartawan itu.
|
