Profil
Laporan Utama
Event
Publikasi
Riset
Aceh
Download
Kampanye
Surat dari Demos
Berita Demokrasi-HAM
Resource
Artikel
KKJD
Arsip
Lihat Riset Masalah dan Pilihan Demokrasi 2007

Klik untuk mengunjungi web Berpolitik.com
Klik untuk mengunjungi web Kontras.org
Event »

  Publikasi »

Polling »

Apakah partai politik lokal sudah diperlukan di Indonesia?
tidak
ya
(111 votes)


See Results

Selamat Datang di DemosIndonesia.org


 
Menyoal Pluralisme
Jul 01, 2008

Pluralisme memiliki banyak dimensi di masyarakat. Para pendiri negara sesungguhnya sudah menekankan bahwa sebagai bangsa, Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan kelompok. Ada nilai-nilai yang mereka yakini menjadi pengikat agar kebersamaan bisa diwujudkan dan kemajuan budaya bisa dicapai. Sampai dengan tiga dekade awal keberadaan NKRI persoalan itu relatif bisa ditekan. Perbedaan-perbedaan yang ada bisa diselesaikan karena ada kekuatan pemersatu. Mula-mula Soekarno, sang Proklamator memiliki kharisma yang mampu menekan perbedaan itu. Kemudian Soeharto dengan sistem otoriternya melanjutkan persatuan itu dengan caranya sendiri.

Saat ini dua cara itu tentu tidak bisa terus diterapkan. Sepeninggal Soeharto, sesungguhnya bangsa ini dihadapkan kepada kewajiban untuk menyusun sebuah strategi atau politik kultural yang bisa merajuk perbedaan serta mengakomodasi berbagai kepentingan. Ini tak mudah, kepentingan politik sering membuat kesadaran itu pupus. Saat ini berbagai kekuatan sering berkelompok untuk menekan keberadaan dan peluang kelompok lain untuk berkembang. Perwujudannya adalah konflik dan kekerasan.

Artikel/Laporan Terkait
  • Menebak Arah Baru Pluralisme
  • Demi Keberagaman, Negara Tak Boleh Campur Tangan
  • Peran Media dalam Mendukung Pluralisme dan Toleransi



  • Insiden Monas, Ahmadiyah, dan Munarman    Jun 09, 2008


    Oleh. Willy Purna Samadhi*

    Argumentasi bahwa aksi penyerangan ke AKKBB dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah bukan saja tak berdasar, tapi juga sungguh konyol


    Korupsi dan Demokrasi: Kawan Seiring?    May 13, 2008


    Oleh Luky Djani

    Korupsi di Indonesia layaknya kembar siam yang sulit dipisahkan. Indonesia pasca Orde Baru dengan pergantian rezim sebanyak empat presiden selama hampir sedekade belum mampu menumbangkan penyimpangan kekuasaan tersebut.

    Mengapa demokrasi seakan tak berkutik menghadapi korupsi? Bukankah ‘janji’ demokrasi membawa pertumbahan (ekonomi) dan membuang jauh korupsi selain pemenuhan akan hak politik warga? Ekspektasi tersebut tidaklah berlebihan. Seharusnya demokrasi menjadi vaksin yang ampuh setidaknya mampu meredam korupsi.


    Proses Demokratisasi Indonesia Mundur    May 08, 2008


    www.vhrmedia.com| 7 Mei 2008

    VHRmedia.com, Jakarta - Proses demokratisasi Indonesia cenderung mundur. Tidak berkembangnya kebebasan dasar dan hak sipil politik masyarakat menyebabkan representasi politik dan kemandirian negara tidak kunjung mengalami perbaikan.


    Kebebasan di Indonesia Masih Buruk    May 07, 2008


    Suara Pembaruan| 7 Mei 2008

    [JAKARTA] Kebebasan yang mulai dirasakan sejak era reformasi, kenyataannya terus memburuk. Kondisi seperti itu terlihat antara lain dari kebebasan masyarakat untuk mendirikan partai lokal, kebebasan beragama, dan kebebasan untuk mendapatkan akses publik terhadap pandangan media.


    Demokratisasi Masih Goyah    May 07, 2008


    Kompas| Rabu, 7 Mei 2008

    Jakarta, Kompas - Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia atau Demos dalam resurvei menemukan bahwa demokratisasi di Indonesia berjalan. Akan tetapi, proses itu belum diikuti penguatan, yang menyebabkannya masih goyah



    karaoke songs
    free-counter-plus.com
    (c) DemosIndonesia.org