Demos Indonesia - Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi: SEMINAR PUBLIK SEMINAR PUBLIK ================================================================================ Demos Indonesia on 16 Nopember 2011 15:03:00 (DE)MONOPOLISASI DEMOKRASI DI ASIA: POTRET INDONESIA, FILIPINA, KOREA SELATAN Terms of Reference SEMINAR PUBLIK (DE)MONOPOLISASI DEMOKRASI DI ASIA: POTRET INDONESIA, FILIPINA, KOREA SELATAN A. LATAR BELAKANG Lebih dari satu dekade telah berlalu sejak berakhirnya sistem politik otoriter di Indonesia. Proses demokratisasi bergulir deras sejak tahun 1998 terutama dalam perluasan dimensi demokrasi prosedural sebagaimana ditandai oleh pemilihan umum yang bebas dan berlangsung secara massif di tingkat nasional maupun lokal (provinsi dan kabupaten). Potret demokrasi di periode yang disebut era "Reformasi" ini ditandai secara kentara oleh banyaknya aktor-aktor politik (partai-partai maupun para individu) yang berkompetisi secara terbuka untuk mendapatkan dukungan pemilih guna dapat menempatkan mereka di institusi politik perwakilan yang tersedia. Kompetisi terbuka dan melibatkan aktor yang majemuk tersebut ternyata menghasilkan para pemenang yang berkarakter elitis. Tautan dan jejaring diantara politisi saat ini seringkali terkait dengan para elite politik lama yang berasal dari era otoriterisme Orde Baru atau pun jejaring politik kelompok-kelompok elite di tingkatan lokal yang mendominasi ruang politik seperti suatu jaringan oligarki. Artinya ada kontras yang dipertunjukkan dari proses demokratisasi dewasa ini, dimana di satu sisi ada keterbukaan dan pendalaman institusi-institusi demokrasi prosedural seperti yang dijadikan ukuran oleh para ahli demokrasi dengan pendekatan Transitologi dan Konsidologi -- seperti Guillermo O' Donnell atau Clifford Geertz -- namun di sisi lain secara simultan muncul fenomena oligarki yang mendominasi ruang politik tersebut. Situasi kontras tersebut mendorong adanya kegelisahan dan kepedulian banyak kalangan pemerhati maupun mereka yang berjuang untuk demokrasi yang berkualitas. Diskursus kritis yang mempertanyakan pemahaman dan realitas praktek demokrasi saat ini, merebak cukup luas. Sementara itu dari sudut perbandingan pengalaman transisi demokrasi ternyata kita dapat menemukan fenomena yang relatif sana dan sebangun di berbagai negara di Asia yang mengalami demokratisasi dalam kurun waktu setelah 1970an (disebut juga dalam label Demokrasi Gelombang Ketiga yang diajukan Samuel Huntington). Kesamaan ini mendorong usaha mengkritisi kerangka konseptual konvensional dan arus utama yang banyak dipakai kalangan pendekatan “Transisi dan Konsolidasi Demokrasi”. Salah satu usaha untuk mengkritisi kerangka konseptual demokrasi yang sudah ada tersebut, kini coba dikembangkan oleh Asian Democracy Index Consortium yang terdiri dari empat lembaga riset di tiga negara yaitu: Korea Selatan (Democracy and Social Movement Institute, Sungkonghoe University/DaSMI), Filipina (The Third World Study Center, University of Phillipines), dan Indonesia (Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP UI/PUSKAPOL dan DEMOS). Dengan bertitik tolak dari berbagai studi terkait kondisi demokrasi yang didominasi oleh fenomena oligarki politik maka dikembangkanlah kerangka konseptual yang awalnya dirumuskan oleh DaSMI. DaSMI memosisikan demokrasi sebagai situasi dan proses yang bertolak belakang dengan monopoli sumber daya ekonomi, politik dan sosial. Demokrasi oleh pendekatan ini ingin diukur bukan hanya atas ukuran kebebasan politik saja tetapi juga diukur dari demonopolisasi di bidang ekonomi ekonomi dan masyarakat sipil. Demokrasi yang memiliki irisan ketiga bidang tersebut juga diukur dengan memperhatikan derajat pencapaian atas dua nilai (variabel) yang dianggap determinan, yaitu Liberalisasi dan Ekualisasi. Berbagai indikator telah ditetapkan untuk keperluan survey Indeks Demokrasi Asia ini, dan pelaksanaan survey telah dilaksanakan dengan menggunakan kumpulan narasumber ahli terpilih sebagai informan. Temuan awal dari tiga negara telah didapatkan dan telah didiskusikan secara internal di Konsorsium ADI. Kini saatnya untuk mendiskusikan dengan publik yang lebih luas dan terbuka untuk memperoleh tanggapan atas survey Indeks Demokrasi Asia yang dilaksanakan pada Agustus 2011 ini. Tentu saja harapannya, diskusi tersebut akan memperkuat survey yang akan dilanjutkan sebagai penelitian berkelanjutan dan dapat diperbandingkan antarwaktu. B. TUJUAN SEMINAR Seminar publik ini diselenggarakan dengan tujuan: *Memperkenalkan dan membahas kerangka konseptual yang relatif baru untuk melakukan penilaian (asesmen) terhadap realitas demokrasi. Kerangka konseptual demokrasi ini berlandaskan pada argumen bahwa demokrasi adalah fenomena yang harus dipahami secara spesifik dalam konteks ruang-waktu yang spesifik pula. Di konteks negara-negara Asia yang mengalami demokratisasi selama 20 tahun terakhir dan bertemu dengan pengalaman struktur ekonomi neoliberal maka menjadi penting untuk melihat demokrasi sebagai proses dan penciptaan situasi demonopolisasi atas akses politik, ekonomi dan sosial. *Menyampaikan temuan dari survey tahun pertama Indeks Demokrasi Asia dengan mamaparkan laporan survey dari tiga negara. C. WAKTU DAN TEMPAT SEMINAR Seminar publik ini diadakan pada: Hari/tanggal : Jumat, 25 November 2011 Waktu : pukul 09.00 – 17.00 WIB Tempat : Ruang AJB Bumiputera, Gedung F lantai 2 Kampus FISIP Universitas Indonesia, Depok *Untuk keterangan lebih lengkap, silakan buka dokumen yang terlampir. *Foto merupakan dokumentasi Demos