Demos Indonesia - Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi: Demokrasi Dibajak Elite Politik

Demokrasi Dibajak Elite Politik
================================================================================
Demos Indonesia on 28 Januari 2004 01:20:00


Suara Pembaruan | 28 Januari 2004
SUARA PEMBARUAN DAILY JAKARTA - Setelah lima tahun rezim otoriter Soeharto
jatuh, momentum konsolidasi demokrasi justru tidak terwujud. Penyebab utamanya
karena demokrasi dikuasai dan dibajak oleh elite politik.
Pendapat itu mengemuka dari hasil penelitian Demos, yakni lembaga kajian
demokrasi dan hak asasi yang disampaikan ketua tim penelitinya, AE Priyono dalam
seminar "Demokratisasi dan Konteksnya Pasca Orde Baru di Indonesia: Sebuah
Penelitian Berbasis Perspektif Aktor Demokrasi", di Jakarta, Rabu (28/1).
Menurut Priyono, kesimpulan itu diperoleh dari penelitian panjang terhadap 363
informan di 29 provinsi. Para informan itu seluruhnya adalah aktor demokrasi
yang bekerja di berbagai profesi. Dia mengungkapkan, para aktor demokrasi
menilai bahwa sebagian hak dan institusi demokrasi nyata-nyata eksis. Ini
terutama menyangkut sejumlah kebebasan sipil, seperti hak berbicara, berserikat,
dan mendirikan partai dengan pengecualian di daerah konflik Papua dan Nanggroe
Aceh Darussalam.
Agenda Komprehensif
Meskipun begitu mereka menilai gerakan demokrasi yang ada di Indonesia hampir
tidak memiliki agenda komprehensif dan pada akhirnya mengalami pengurangan
dukungan dari rakyat. Hal ini terjadi karena elite politik menggunakan dan
menjadikan demokrasi layaknya benda milik pribadi yang digunakan untuk
kepentingan pribadi dan golongannya sendiri.
Dari hasil penelitian terungkap pula, proses berdemokrasi akan menghadapi
berbagai persoalan, di antaranya berkaitan dengan masalah ke-Indonesia-an,
fragmentasi gerakan demokrasi, institusionalisasi preman, dan lemahnya hak dan
institusi demokrasi yang berkaitan dengan aspek keterwakilan.
Arief Budiman, anggota Badan Pengurus Perkumpulan Demos di forum itu
berpendapat, ide negara nasional jadi seperti kehilangan konteks, antara lain
karena terjadi persengkongkolan di kalangan elite yang mempersulit gerakan
pro-demokrasi. Dalam sambutan pembukaan seminar, Direktur Eksekutif Demos Asmara
Nababan mengakui, demokratisasi adalah proses yang panjang yang membutuhkan
kerja keras, konsistensi dan kesabaran.
Selain itu, tidak ada roadmap yang siap dipakai menuju demokrasi yang sejati.
Artinya, membangun demokrasi bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu
singkat. Apalagi bila hanya diserahkan semua urusannya kepada elite politik di
pusat-pusat kekuasaan yang jumlahnya kurang dari satu persen rakyat Indonesia.
"Kami tidak percaya ada proses membangun demokrasi yang bersifat instan. Namun
menjadi tugas kita semua untuk menjaga sekaligus mengawal agar proses yang
terjadi terus bergerak maju," kata Asmara.
Dua Bulan Lagi
Dia menjelaskan, penelitian tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan Pemilu
2004, tetapi guna menakar ulang seluruh proses yang sedang terjadi di tingkat
riil politik. Pemilu yang akan berlangsung sekitar dua bulan lagi masih bisa
dipertanyakan maknanya bagi keterwakilan rakyatnya.
Dari hasil penelitian Demos, keterwakilan rakyat saat ini justru mengecil dan
makin buruk, padahal sasaran keberhasilan pemilu terletak pada sejauh mana
substansi demokrasi dihormati dan dipenuhi, di antaranya representasi rakyat.
Hal itu tidak lepas dari perilaku rezim Orde Baru yang memetaforakan pemilu
sebagai pesta demokrasi yang sebenarnya sangat menyesatkan. Pemilu bukan pesta,
terutama bukan pesta untuk merayakan hajat penguasa dan kekuasaan, karena yang
sebenarnya terjadi pemilu adalah ketika rakyat menjatuhkan putusan dalam memilih
wakil-wakilnya yang dapat dipercaya yang mampu mewakili kepentingan pemilihnya.
(Y-3)