Demos Indonesia - Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi: Strategi Ampuh Pengikut Oligarki Strategi Ampuh Pengikut Oligarki ================================================================================ Demos Indonesia on 24 April 2005 05:44:00 Ibarat belut, kiprah pengikut oligarki dari masa lalu sangat licin dan taktis. Mereka mampu memainkan beragam strategi dan berjaya menjadi aktor dominan di pentas politik nasional. REFORMASI mengubah peta politik Indonesia, tapi tidak mengganggu Golongan Karya. Mesin politik Orde Baru dan Soeharto itu berubah nama menjadi Partai Golkar dan tetap menancap kukuh di panggung politik nasional. Banyak pengamat politik yang kecele, terutama mereka yang mengira lengsernya Soeharto serta-merta akan meruntuhkan Beringin beserta seluruh "penyangga utama" rezim Orde Baru itu. Anggapan seperti muncul karena selama proses reformasi berlangsung, hujatan terhadap militer, birokrasi, dan Golkar bertubi-tubi datang. Demonstrasi mahasiswa menentang militerisme, kebobrokan birokrasi, serta tuntutan pembubaran Partai Golkar-yang bahkan disertai dengan pembakaran bendera Golkar-hampir menjadi tontonan sehari-hari di televisi. Dalam kaitan ini Arbi Sanit pernah berkomentar bahwa Partai Golkar memang sudah selayaknya dibubarkan karena telah memancing ketegangan masyarakat dengan munculnya demonstrasi mahasiswa seperti itu. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Militer yang fraksinya digusur dari parlemen muncul kembali dengan politik diasporanya. Mereka ada di setiap partai politik. Reformasi juga tidak banyak mengubah watak korup dan kinerja buruk birokrasi. Adapun Partai Golkar yang banyak dihujat justru selamat karena mendapat cap sebagai "Golkar Baru". Partai ini berhasil mengantarkan ketuanya sebagai Ketua DPR pada Pemilu 1999 serta menjadi pemenang pemilu legislatif 2004. Benarkah Partai Golkar masih dipercaya rakyat? Menurut Gustaf Dupe yang jadi responden Demos, capaian yang telah diraih Partai Golkar tersebut bukanlah suatu keberhasilan merebut amanat rakyat. Aktivis hak asasi manusia yang juga Ketua Umum Partai Perjuangan Rakyat (PPR) itu menilai bahwa Partai Golkar telah memakai "segala cara" untuk meraih kekuasaan. "Tanpa manipulasi dan money politics, mustahil Golkar bisa menang dalam pemilu," ujarnya. Responden riset Demos yang lain, Sugi Santoso, yang kini menjabat Ketua Umum PNBK Kalimantan Tengah, memberikan penilaian yang serupa. Menurut dia, Partai Golkar telah "menang sebelum bertanding", karena sejak awal telah menguasai mesin politik. Melalui sistem legislatif yang dikuasainya, Partai Beringin berhasil menciptakan citra diri sebagai "seolah-olah" reformis, seolah-olah mendukung demokrasi, dan pada akhirnya bisa kembali mendominasi. Strategi yang ditempuh pengikut oligarki untuk melanggengkan kekua-saannya memang cukup beragam. Namun jalur legislatif merupakan jalur favorit yang banyak ditempuh para pengikut tadi untuk merebut kekuasaan sekaligus "membersihkan diri". Tabel berikut memperjelas kecenderungan itu. Setidaknya, ada dua alasan yang dapat dikemukakan tentang sistem legislatif yang banyak dipakai pengikut oligarki. Pertama, sistem legislatif merupakan "pasar politik" yang sangat terbuka sehingga memungkinkan setiap orang berkompetisi secara bebas. Namun, dalam waktu bersamaan, sistem ini juga membuka peluang yang sangat besar bagi pengikut oligarki untuk menguasai sumber daya (lihat: Sumber-Sumber Kekuasaan Aktor Dominan) sekaligus memanfaatkan dan memanipulasinya secara leluasa. Kedua, karena sistem legislatif secara formal-prosedural telah "terjamah" agenda reformasi-dengan berbagai perubahan peraturan perundangan-muncul kesan bahwa sistem legislatif sudah telanjur dianggap jalur primadona yang paling demokratis. Tak mengherankan jika setiap menjelang pemilu banyak pengikut oligarki di masa lalu yang sibuk memoles diri: pindah partai, bikin partai baru, atau sekadar bermetamorfosis jadi reformis. Namun, untuk masuk ke pasar-politik itu, sebagian besar menggunakan cara "politik": menggunakan sumber daya publik (10 persen), membeli dukungan suara (13 persen), memanfaatkan cara otoritarian (16 persen), melakukan pengerahan massa (8 persen), dan bahkan dengan memanipulasi sentimen etnis atau agama (12 persen). Riset Demos juga menunjukkan bahwa peranan elite oligarki dalam demokrasi terpilah secara diametral dalam dua kategori besar, yakni sebagai "user & abuser" (75 persen) dan hanya 14 persen yang berfungsi sebagai "promoter." Data ini menjelaskan bahwa mereka berupaya mengintegrasikan diri dalam sistem demokrasi, meskipun dengan peranan yang negatif. Tabel 2 berikut memperlihatkan wilayah gerakan elite oligarki secara lebih terperinci. Lantas, di wilayah gerakan mana saja mereka melakukan aktivitasnya? Secara umum, ada empat wilayah gerakan yang digunakan para elite oligarki. Wilayah gerakan yang paling banyak digunakan adalah wilayah negara (33,8 persen). Selanjutnya secara berurutan adalah wilayah masyarakat sipil (25,4 persen), wilayah publik (23 persen), dan wilayah bisnis (18 persen). Tabel 2 menunjukkan bahwa wilayah negara, terutama parlemen dan birokrasi, menjadi arena utama bagi elite oligarki untuk "bermain" melakukan aktivitasnya. Mereka juga secara cerdik melakukan aliansi taktis. Aliansi para aktor dominan itu terutama dilakukan dengan sesama mereka sendiri, yakni di antara para aktor politik lintas blok tetapi tetap intra-elite (38 persen), dengan kalangan bisnis (26 persen), dan dengan kalangan militer (4 persen). Menurunnya aliansi dengan kalangan militer ini merupakan perubahan yang mengejutkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dari mereka menginginkan kekuasaan yang absah (25 persen) ketimbang melalui cara-cara represi. Hal lain yang penting untuk disimak adalah keterlibatan elite oligarki di ranah masyarakat sipil, khususnya di organisasi nirlaba yang juga menunjukkan angka cukup tinggi (11,7 persen). Bahkan sub-item tertinggi dari wilayah gerakan pengikut oligarki justru berada di ranah wilayah publik, yaitu pada titik-silang antara civil society dan negara (12,7 persen). Merapatnya state actors ke ranah masyarakat sipil dan wilayah publik merupakan gejala yang menarik. "Ini merupakan bentuk persekongkolan antara aktor negara dan para aktivis pelat merah," ujar informan riset Demos dari Kupang, Pius Rengka. Paling tidak ada tiga pola persekongkolan yang ditemukan. Pertama, aktor negara berusaha mengkooptasi organisasi masyarakat sipil. Kedua, aktor-aktor yang bekerja di ranah civil society, sebaliknya, justru menyediakan diri untuk dikooptasi oleh negara. Ketiga, di antara mereka memang sudah ada kesepakatan bersimbiosis mutualisme atau saling melacurkan diri. Kenyataan ini menunjukkan gigihnya usaha pengikut oligarki untuk mencengkeram kekuasaan. Untuk itu mereka siap bekerja sama dengan siapa pun. Namun kerja sama itu tidak mengubah karakter sejati mereka sebagai sekumpulan pengikut oligarki yang berusaha memonopoli semua instrumen politik dalam sistem demokrasi yang masih sangat formatif di Indonesia. Rumusannya masih tetap: beradaptasi, memonopoli, untuk kemudian memanipulasi hak-hak dan institusi demokrasi. Sofian M. Asgart *** Tabel 1: ============================================ Strategi Aktor Dominan ============================================ 61% -Melalui sistem legislatif 15% -Melalui lembaga yudisial saja 15% -Melalui masyarakat sipil saja 5% -Bypass ke pusat kekuasaan 4% -Masyarakat sipil & lembaga yudisial ============================================ - Sumber: Data olahan dari riset Demos putaran 1 dan 2 (2003-2004) +++ Tabel 2. ============================================ Wilayah Gerakan Aktor Dominan ============================================ NEGARA-(33,8%) Parlemen 1201 responden 12,4% Birokrasi 1206 12,5% Militer dan Polisi 859 8,9% MASYARAKAT SIPIL-(25.4%) Organisasi Keagamaan 619 6,4% Komunitas Lokal 701 7,3% Organisasi Nirlaba 1129 11,7% WILAYAH PUBLIK-(23%) Civil Society-Negara 1222 12,7% Civil Society-Bisnis 498 5,2% Civil Society-Self Managed Unit 490 5,1% BISNIS-(18%) Bisnis Skala Kecil 674 7,0% Bisnis Skala Menengah 624 6,5% Bisnis Skala Besar 434 4,5% ============================================ - Sumber: Data olahan dari riset Demos putaran 1 dan 2 (2003-2004) ___________________________ Artikel ini pernah dimuat di Majalah Mingguan TEMPO Edisi 24 April 2005 .