Mengangkat dari Lipatan Politik Kekuasaan

Kompas Jumat, 16 April 2010 | 03:10 WIB

Namun, rakyat memakluminya. Pak Lurah adalah pemimpin mereka. Meskipun seharusnya dia menjadi panutan dan memberi teladan kepada rakyatnya, rakyat menganggap wajar-wajar saja jika Pak Lurah, istri, dan anak-anaknya tidak bangun pada pagi buta....

Apa boleh seorang pemimpin bangunnya siang? Pernah suatu kali seseorang—dia seorang rakyat buruh tani—bertanya kepada seorang rakyat lainnya (Cerita tentang Rakyat yang Suka Bertanya, FX Rudy Gunawan).

Direktur Demos Anton Pradjasto mengakui, tidak ada maksud lain dari sekadar ingin mencairkan problem-problem serius seputar diskursus demokrasi dan hak asasi manusia melalui berbagai proyek seni, seperti menerbitkan kumpulan cerpen. Ketika meluncurkan buku kumpulan cerpen berjudul Cerita Tentang Rakyat yang Suka Bertanya, awal bulan ini, Anton Pradjasto mengatakan, ”Kami sekadar ingin menyentuh dan menggerakkan.”

Akhir tahun lalu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menggandeng grup musik beraliran punk asal Bali, Superman is Dead, untuk terlibat dalam promosi tentang HAM di kalangan anak-anak muda.

Sebelum itu, pada pertengahan tahun lalu, beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti Kontras dan Imparsial, bersama Elsam juga, menggelar pameran seni grafis berisi kritik sosial dari aneka massa.

Sebelumnya, Kontras juga mencoba memopulerkan gerakan hak asasi manusia dengan tajuk ”Human Love Human”. Tak tanggung-tanggung, artis-artis, seperti Nicholas Saputra dan Arie Dagink, digandeng untuk menjadi duta HAM.

Setelah memasuki tahun ke-12 pasca-gerakan reformasi 1998, nilai-nilai dasar demokrasi yang diperjuangkan, seperti kesetaraan sebagai warga negara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan keadilan seolah luruh dan terpuruk dalam berbagai lipatan politik kekuasaan. Selain itu, diskusi tentang HAM dan demokrasi kerap terjebak dalam ruang pikir yang pelik dan tidak mengakar.

Dan, yang mengkhawatirkan, pertarungan gagasan di ruang demokrasi kerap terjebak pula dalam sentimen individu atau kelompok serta berujung pada konflik dan intimidasi fisik antarkelompok.

Dalam peringatan 12 tahun Kontras, Rabu (24/3) malam, dosen Psikologi Universitas Indonesia, Niniek L Karim, mengatakan, dalam perjalanan sejarahnya, jika itu berkaitan dengan perilaku manusia, secara sadar atau tidak, terpaksa atau sukarela, ada keberpihakan yang cenderung berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam istilah psikologi sosial, ujar Niniek L Karim, kecenderungan tersebut disebut intergroup bias. Sayangnya, keberpihakan seperti itu kerap muncul dalam perilaku-perilaku agresif, bahkan kadang menindas pihak yang tidak memiliki pertahanan diri.

Cenderung desktruktif

Dalam konteks yang sama, mengutip Richard Rorty dalam Human Rights, Rationality, and Sentimentality, dosen Filsafat, Driyarkara Fransisco Budi Hardiman, mengatakan, kemampuan berempati terhadap seseorang disebabkan ia berada dalam situasi atau identitas kolektif yang sama.

Di luar itu, bisa jadi orang lain tidak dianggap sebagai sesama. Namun, Fransisco Budi Hardiman mengatakan, konsep komunitarian seperti itu selayaknya dianggap sebagai elemen motivasional yang menggerakkan etos pelaksanaan HAM.

Untuk Indonesia, apa yang diungkapkan Fransisco Budi Hardiman dapat dipahami sebagai penerimaan atas keberagaman komunitas pembentuk Indonesia. Berbagai identitas komuniter menjadi dasar dan sumber-sumber motivasi pelaksanaan HAM.

”Sebab, rasa kemanusiaan kita yang paling alamiah ada dalam bentuk solidaritas komuniter,” kata Fransisco Budi Hardiman.

Hanya saja, dalam ruang demokrasi—yang dipahami sebagai ruang bagi semua pihak dan tempat berbagai gagasan dipertemukan dalam ruang bersama—justru masyarakat Indonesia tercabik dalam masyarakat yang cenderung destruktif. Hal itu terjadi salah satunya karena tegangan antara konsep liberal tentang kemanusiaan yang melampaui kelompok dan konsep komunitarian tentang kemanusiaan.

Secara sederhana dipahami sebagai tegangan antara kecurigaan bahwa HAM adalah bagian dari individualisme Barat dan nilai-nilai kolektif tradisi ketimuran. Pada titik itu pula, Fransisco Budi Hardiman justru mengajak untuk waspada.

”Diskusi di dalam forum ataupun provokasi di lapangan tentang perbedaan dalam konsep-konsep kemanusiaan dapat menculik kita dari persoalan sesungguhnya, yaitu urgensi untuk melindungi HAM dan menuntut para pelanggarnya,” kata Fransisco Budi Hardiman.

Kantong-kantong budaya

Nah, pilihan para aktivis untuk keluar dari cangkang mereka dan kemudian masuk dalam ruang-ruang seni boleh jadi menjadi pilihan cerdas. Mereka mencoba untuk turut menginternalisasikan dan mengintegrasikan HAM tidak hanya dalam sistem hukum, tetapi lebih dari itu menjadi bagian integral komunitas Indonesia dengan wajah santun dan sederhana.

Mengapa? Persis seperti apa yang dikatakan Fransisco Budi Hardiman, HAM dibutuhkan bukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari kekejaman orang lain, melainkan juga melindungi orang dari godaan untuk bertindak kejam kepada orang lain. Selain itu, selama ini direfleksikan juga bahwa HAM masih dilihat sebagai norma eksternal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Akhirnya, menjadi aktual apa yang dikemukakan almarhum Teguh Karya pada Niniek L Karim lebih dari 30 tahun lalu bahwa, ”Harus ada kantong-kantong budaya sebanyak mungkin di setiap pelosok Indonesia untuk menyerap energi-energi negatif yang destruktif yang bertebaran di negeri ini agar energi-energi positif kita bisa tumbuh lebih subur!”

Para seniman, juga para pekerja HAM lainnya, mungkin tidak akan pernah memberi jawaban. Sebagaimana dikatakan seorang arsitek, Marco Kusumawidjaja, bahwa para seniman itu hanya akan membahas nilai-nilai dan mengangkatnya kembali dari lipatan-lipatan politik kekuasaan.

(B Josie Susilo Hardianto)