10 tahun demokrasi hanya memakmurkan elite politik

Jakarta - "Indonesia ini negara penganut demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun ironisnya demokrasi telah berubah menjadi instrumen untuk menambah kemakmuran bagi elite politik," kata Cornelius Lay dalam Diskusi Publik Wajah Demokrasi Indonesia, di Jakarta Media Center, Rabu (10/2).

Negara dinilainya masih setengah-setengah dalam berupaya menyejahterakan rakyat. Bukan hanya itu, negara masih memiliki pesaing dalam usaha memunculkan kesejahteraan rakyat. Saingan tersebut hadir dalam wajah rumah sakit, sekolah, dan partai yang turut serta mengemban tugas pemerintah.

"Seolah semua golongan ingin memunculkan kelebihannya masing-masing. Muhammadiyah dan orang Katolik, misalkan, bikin sekolah. Rumah sakit juga dibangun untuk menyaingi milik pemerintah," jelas Cornelius.

Cornelius menilai, selama ini di Indonesia, demokrasi tidak terjadi secara menyeluruh dalam semua lapisan masyarakat. Contohnya adalah pembuatan KTP. Hal itu tidak menunjukkan seseorang sebagai bangsa Indonesia, tetapi hanya menunjukkan seseorang berasal dari kelurahan dan kecamatan tertentu dalam sebuah kabupaten atau kota .

"Contohnya, coba saja kalau kita pegang KTP Yogyakarta, lalu kita mengajukan Askeskin ke rumah sakit di Jakarta, sudah pasti ditolak. Apa itu yang namanya demokrasi?" tutur Cornelius.

Lokalitas, kata Cornelius, harus dijadikan basis utama dalam menumbuhkan demokrasi. Masyarakat dan petinggi negeri diharapkannya untuk melupakan sementara ranah Indonesia yang terlalu besar. Sebaiknya demokrasi terlebih dahulu dimunculkan di daerah-daerah.

"Berdemokrasilah di pojok-pojok Indonesia yang menjanjikan itu," tambah Cornelius.

(feb/ant)
 

http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Sipil&artid=demokrasi-hanya-menambah-kemakmuran-bagi-elit-politik