Demokrasi Oligarkis Pasca-Orde Baru

DEMOKRASI oligarkis sebuah istilah yang sekonyong-konyong menyelinap ke dalam wacana politik kita. Dalam suatu pembahasan hasil riset Demos di Solo bulan lalu, seorang peserta mengeluh, "Dalam buku teks, demokrasi dan oligarki adalah dua sistem politik yang sama sekali berbeda. Itu saya pelajari pada tahun 1970-an di bangku SLA. Kini saya mendengar istilah 'demokrasi oligarkis'. Apa maksudnya? Terus terang saya bingung."

Gejala munculnya elite lama dalam sistem politik baru memang bukan khas Indonesia. Tapi di negeri ini, mereka memanipulasi demokrasi melalui praktek oligarkis. Peranan mereka seperti benalu.

DEMOKRASI oligarkis sebuah istilah yang sekonyong-konyong menyelinap ke dalam wacana politik kita. Dalam suatu pembahasan hasil riset Demos di Solo bulan lalu, seorang peserta mengeluh, "Dalam buku teks, demokrasi dan oligarki adalah dua sistem politik yang sama sekali berbeda. Itu saya pelajari pada tahun 1970-an di bangku SLA. Kini saya mendengar istilah 'demokrasi oligarkis'. Apa maksudnya? Terus terang saya bingung."

Seorang peserta lainnya menjumpai kebingungan serupa, tapi dengan bayangan berbeda. Itulah istilah yang, menurut dia, lahir dari Indonesia yang sedang kacau. Tak jelas, apakah itu berarti para demokrat masuk ke sistem oligarki, atau demokrasi memang bersifat oligarkis dan menjadi semacam oligopoli dalam sistem ekonomi. Imajinasinya berlanjut, "Apakah kaum oligark menyusup dalam sistem demokrasi? Mana yang benar? Aneh betul kesimpulan seperti itu! Lagi pula, jika sekarang memang benar-benar ada kaum oligark itu, siapa gerangan mereka?"

Sepanjang Februari-Maret, pembahasan hasil riset diadakan di Makassar, Medan, Bandung, Jambi, Banjarmasin, Ambon, dan Kupang. Tapi pertanyaan seperti di atas selalu muncul.

Ada dua jenis penjelasan yang bisa diajukan. Pertama, dewasa ini demokrasi adalah sistem politik yang paling banyak digunakan, sekaligus paling sering disalahgunakan. Definisi Abraham Lincoln (1863) mengenai demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" tak pernah benar-benar terpenuhi. Pada prakteknya, pemerintahan demokratis tidak mungkin lagi dilaksanakan oleh semua orang secara langsung. Partisipasi semua orang akhirnya digantikan dengan cara delegasi di parlemen oleh partai-partai. Demokrasi dalam perkembangan berikutnya menjadi partocracy, pemerintahan partai-partai.

Praktek partisipasi delegatif oleh partai politik memerlukan representasi. Deliberasi (musyawarah) mengenai masalah umum bersama dan tindakan politik yang menyertainya menjadi prerogatif sedikit orang. Dalam praktek seperti ini demokrasi pada kenyataannya merupakan demokrasi representatif yang didelegasikan. Ini menimbulkan banyak problem. Ketika demokrasi didelegasikan kepada kelompok politisi yang mengaku mewakili kepentingan masyarakat, di situlah mulai terjadi penyelewengan. Demokrasi mulai tereduksi sekadar sebagai pemerintahan oleh sedikit orang yang mengklaim diri mewakili publik.

Selain itu, karena urusan publik dikelola oleh birokrasi, demokrasi juga tereduksi untuk kedua kalinya menjadi pemerintahan para birokrat. Dalam konteks negara-bangsa, kekuasaan para politisi dan birokrat ini menjalankan apa yang disebut statoctracy, yakni kekuasaan pemerintahan yang segala sesuatunya diperuntukkan bagi negara, dari negara, oleh negara. Patologi oligarki dalam demokrasi muncul dari gejala ini, yakni dari gejala penyusutan kedaulatan rakyat oleh pemerintahan para birokrat dan politisi demi kepentingan negara. Para elite negara menjadi aktor utama dalam proses penyelenggaraan statokrasi itu. Tapi, bagaimana halnya dengan demokrasi oligarkis?

Secara khusus, penggunaan konsep demokrasi oligarkis juga memerlukan penjelasan mengenai konteks historis munculnya sistem politik baru di Indonesia sejak 1999. Runtuhnya kekuasaan negara Orde Baru pada 1998 akibat gerakan reformasi tidak serta-merta menyebabkan elemen rezim lama itu sirna. Tiga elemen penting rezim Orde Baru, yakni TNI, Golkar, dan birokrasi, berhasil menyesuaikan diri dengan sistem politik baru itu. Begitu pula tokoh elitenya banyak yang tampil kembali menguasai panggung politik utama di tingkat negara.

Gejala tampilnya kembali sejumlah tokoh rezim otoritarian lama ke dalam sistem politik baru yang lebih demokratis memang bukan khas Indonesia. Di banyak negara yang pernah mengalami transisi demokrasi, para tokoh elite lama itu bahkan tak jarang mengambil peranan strategis dengan menduduki berbagai jabatan tinggi sistem politik.

Hanya ada satu-dua negara, seperti di kawasan Eropa Timur dan Amerika Latin, yang menyediakan contoh lain mengenai tergesernya secara total peranan elite lama. Bahkan seperti yang terjadi di Cek & Slovakia, kebijakan rezim baru yang menerapkan politik "lustrasi" telah menyebabkan tokoh-tokoh elite lama itu tersingkir menjadi paria, tak jarang pula yang akhirnya dijadikan buron negara. Contoh seperti ini juga berlaku ketika pemerintahan baru Cile mengejar mantan presidennya, Jenderal Pinochet, yang melarikan diri ke luar negeri.

Indonesia pasca-Orde Baru selama enam tahun terakhir ini membiarkan para tokoh elite lama dari masa rezim sebelumnya bebas bergerak. Mereka bahkan muncul sebagai Ketua DPR, presiden, menteri, Jaksa Agung, dan lain-lain. Di jajaran pemerintahan yang lebih rendah, mereka juga muncul menjadi para gubernur, bupati, wali kota. Mereka menyesuaikan diri dengan sistem politik demokrasi, berakomodasi dengannya dan menjadi bagian pentingnya. Tapi-seperti yang dibuktikan melalui pengamatan para informan riset Demos-mereka kemudian memonopoli instrumen-instrumen demokrasi, dan memanipulasinya untuk kepentingan mereka sendiri.

Oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Dalam latar Indonesia pasca-Orde Baru, kekuasaan sedikit orang itu adalah kekuasaan elite yang berasal dari rezim lama maupun yang muncul belakangan, tetapi yang sedikit demi sedikit memperoleh akses kekuasaan dan menjadi dominan. Mereka menguasai berbagai perangkat sistem politik di tingkat negara.

Demikianlah, sistem politik demokrasi di Indonesia dewasa ini dikuasai oleh para elite-dominan seperti itu. Hampir seluruh proses politik dimonopoli dan dikendalikan oleh mereka. Dalam pengertian seperti inilah demokrasi yang mereka kembangkan bersifat oligarkis.

Siapa sesungguhnya mereka, dan bagaimana ceritanya mereka sampai masuk ke demokrasi? Data riset Demos memperlihatkan, para elite dominan yang mengurus kepentingan politik dan publik itu terkategori ke dalam enam kelompok: aktor-aktor eksekutif dan organ-organnya di tingkat pusat/lokal (41 persen); agen-agen represi-seperti polisi, militer, preman (16 persen); para politisi partai, anggota parlemen (17 persen); aktor-aktor bisnis dan organisasi sosial (12 persen); tokoh-tokoh informal (12 persen); dan lain-lain (2 persen).

Lebih lanjut riset Demos memperlihatkan bahwa peranan elite oligark dalam demokrasi terpilah secara kasar dalam dua kategori: "user & abuser" (75 persen), dan hanya 14 persen yang berfungsi sebagai "promoter". Data ini menjelaskan bahwa mereka beradaptasi di dalam sistem demokrasi, meskipun dengan peranan yang negatif. Sebagian besar mereka berusaha melakukan monopoli instrumen-instrumen demokrasi melalui jalan legislatif (61 persen). Ini berarti mereka menjadikan parlemen sebagai pasar-politik mereka yang utama.

Tapi untuk masuk ke pasar-politik itu, sebagian besar caranya adalah dengan memanfaatkan politik secara kotor: menggunakan sumber daya publik (10 persen); membeli dukungan suara (13 persen); dan tak segan pula memanfaatkan cara-cara otoritarian (15 persen); atau sekali-sekali mengerahkan massa (8 persen); dengan memanipulasi sentimen etnis dan/atau agama (12 persen).

Sementara itu, aliansi para aktor dominan terutama adalah dengan sesama mereka sendiri, para aktor politik-lintas blok, tetapi tetap intra-elite-yakni 38 persen. Aliansi dengan kalangan dunia bisnis menduduki peringkat kedua (26 persen). Dan yang menarik, hanya 4 persen dengan kalangan militer. Gejala menurunnya aliansi dengan militer ini tampaknya mengindikasikan perubahan yang menarik, karena sebagian besar mereka menginginkan kekuasaan yang absah (25 persen).

Meski sumber kekuasaan sosial (38 persen) mereka yang utama terletak pada kontak-kontak, yakni jaringan perkoncoan intra-elite, pada kenyataannya mereka sangat menyandarkan diri pada sumber kekuasaan politik (22 persen) yang luas, antara lain dalam bentuk otoritas pemerintahan (38 persen); otoritas yudisial (15 persen); otoritas keamanan resmi, yakni militer dan polisi (22,5 persen); juga pada premanisme dan kelompok milisi (23,5 persen).

Sedangkan sumber kekuasaan ekonomi (23 persen), untuk sebagian besar (43 persen), ternyata merupakan sumber daya publik, yakni dana negara. Hanya 37,5 persen sumber ekonomi mereka yang berasal dari lahan bisnis swasta.

Data tersebut menjelaskan bahwa sumber ekonomi-politik negara telah dijadikan sandaran kekuasaan para aktor dominan itu-persis seperti yang diajarkan oleh guru-guru mereka dari zaman Orde Baru. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rezim demokrasi oligarkis kita sekarang ini adalah rezim kleptokrasi, bersifat parasitis-seperti benalu.

A.E. Priyono

***

Mengerahkan Massa 8%
Menggunakan sumber daya publik 15%
Agresi negara atau kekerasan agen swasta 10%
Mempengaruhi wacana publik 10%
Membangun jaringan etnis/agama 12%
Membeli dukungan suara 13%
Membangun Patronase 13%
Lobi 15%
Lain-lain 4%

___________________________

Artikel ini pernah dimuat di Majalah Mingguan TEMPO Edisi 24 April 2005

.