Pilkada Menurut Warga Jakarta

Warga Jakarta sesungguhnya berharap banyak pada Pilkada Agustus mendatang. Mereka mendambakan sosok pemimpin yang benar-benar independen yang lebih mementingkan perlindungan bagi kaum miskin ketimbang pemenuhan kemauan segelintir pemilik modal. Pilkada diharapkan bisa memunculkan calon independen yang tak tergantung partai politik.

Akhir Juni lalu bertempat di sebuah hotel di kawasan Tebet, DEMOS menyelenggarakan sebuah workshop bertema Menjamin Keterwakilan Rakyat dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebanyak 42 orang yang berasal dari berbagai tempat di ibukota hadir untuk mewakili masyarakat. Mereka yang datang mewakili warga berniat merumuskan apa yang seharusnya dilakukan dalam Pilkada Agustus mendatang sehingga akan terpilih gubernur seperti yang mereka inginkan.
Hajatan itu digelar karena adanya keprihatinan atas pengalaman dari berbagai Pilkada yang menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat. Sehingga di kemudian hari masyarakat tidak memiliki akses dalam pembuatan keputusan. Kelompok-kelompok masyarakat hanya bisa pasrah dan terpaksa menerima keputusan-keputusan kepala daerah yang berdampak buruk, atau melanggar, kepentingan mereka.
Dalam sesi diskusi terungkap bahwa situasi Jakarta sekarang amat buruk, berbagai sektor kehidupan berjalan amat jauh dari yang mereka harapkan. Baik pemerintah dan warga sama-sama tidak memiliki kepedulian akan adanya kepentingan bersama. Semua dibangun berdasarkan filosofi militeristik serta tirani penuh penindasan serta manipulatif. Dalam kondisi seperti itu, mayoritas orang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan para pemimpin bersikap tak adil. Mereka hanya membela kaum bermodal yakni golongan yang menguntungkan. Orang miskin hanya dianggap sebagai penghalang pembangunan.
Apabila warga membutuhkan, seperti saat terjadi bencana banjir besar, para pemimpin itu lamban bekerja. Dalam soroton media massa mereka tergagap-gagap karena memang tidak paham persoalan Jakarta secara utuh. Kehidupan menjadi sulit bukan hanya karena ibukota dipimpin orang yang salah, namun warga juga ada dalam system social, ekonomi dan politis yang timpang. Di sini para penyandang cacat mengalami perlakuan diskriminatif, pendidikan menjadi barang mahal. Penegakan hokum lemah dan praktik premanisme merajalela.
Kondisi seperti itu butuh sebuah perubahan besar. Warga mesti ikut serta melakukan perubahan itu. Di sinilah Pilkada menjadi momen penting menuju perubahan itu.
Tentu saja sebelumnya warga mesti terlebih dahulu merumuskan apa yang dianggap sebagai persoalan mendasar. Pertama-tama adalah optimalisasi peran dan keterwakilan warga, salah satu tujuannya tentu adalah terciptanya kontrol pemerintahan yang effektif. Dengan demikian akan terbuka kemungkinan pada masa mendatang kebijaksanaan publik dirumuskan dengan melibatkan orang bawah. Disinilah kita akan melihat kerjasama yang baik antara pemimpin dan pejabat yang tidak kolutif dan bersih dari praktik korupsi.
Dalam mekanisme sistem pemerintahan baru itu, para wakil warga itu yakin pemerintah akan sudi mendengarkan keluhan warga miskin. Pemimpin yang lahir dari masyarakat akan selalu terlihat duduk bersama dengan kaum lemah, termasuk penyandang catat juga kelompok minoritas, dalam mengambil keputusan-keputusan penting.
Namun bagaimana Pilkada mesti dijalankan agar semua impian indah warga ibukota tersebut bisa tercapai?
Pilkada yang independen itulah harga mati. Dalam hajatan politik ini calon-calon yang bertarung mesti bersikap independen pula. Mereka yang maju untuk mewakili segelintir pemegang kekuasaan tertentu, atau sekelompok kecil pemilik modal tidak termasuk di sini. Masyarakat ibukota yang amat majemuk di masa depan menghendaki gubernur dan wakil gubernur yang bukan dari sesuatu partai tertentu karena hanya akan mementingkan politik dan dan golongan mereka. Namun yang diinginkan adalah yang mampu dan bersedia memfasilitasi organisasi rakyat.
Gubernur dan wakil seperti itu akan benar-benar hadir bila mereka berasal dari arus bawah dan diusung langsung oleh warga bukan oleh hasil persekongkolan pengurus partai politik. Bukankah para pengamat, dan media massa, sudah secara luas mengkritik praktik-praktik buruk proses pilkada di beberapa daerah baik oleh oknum partai maupun partai politik sendiri secara sistematis. Para calon dari arus bawah, dianggap peserta workshop, pasti mengerti dan peduli persoalan warga. Tekanan para pengurus partai atau pemilik modal tentu akan ditolak bahkan juga campur tangan militer.
Mengingat semakin beratnya beban yang kini diemban Jakarta. Pemimpin hasil Pilkada itu seharusnya mampu bekerja sama dengan instansi pemerintah lain yang kedudukannya lebih diatas untuk secara bersama memecahkan masalah itu. Langkah strategis yang mesti diambil adalah bagaimana mendorong kota-kota lain berkembang. Hal itu dibutuhkan sekali untuk menekan arus migrasi orang menuju Jakarta yang saat ini mengalami penumpukan ekonomi dan kekuasaan.
Untuk memperkuat upaya pembelaan terhadap kaum miskin warga Jakarta membutuh sebuah blok politik. Lewat blok politik itu warga miskin akan mampu memberi tekanan politik yang besar terhadap pemerintah dan DPRD. Kontrol itu tidak semata-mata terhadap Gubernur dan wakil gubernur yang dipilih, namun terhadap siapa saja yang menjadi pejabat publik. Penguatan blok politik seperti itu juga dimaksudkan untuk menjaga partisipasi rakyat hingga tercapai keadilan dan penegakan hukum.