Ketika Rakyat Hilang di DPR

Headlines | Tue, May 24, 2011 at 13:00 | Jakarta, matanews.com

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), Anton Pradjasto menyatakan, kekhawatirannya terhadap banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kalau demokrasi merupakan cara untuk menyatukan kepentingan, seharusnya jalan kekerasan tidak diperbolehkan.

Anton juga memfokuskan pada ketiadaan kewarganegaraan dalam demokrasi yang terjadi di Indonesia. “Keputusan yang diambil selalu atas kepentingan fraksi. Padahal anggota telah berupaya menyerap aspirasi konstituen,” jelas Anton di Galery Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa 24 Mei 2011.

Senior Researching Formappi, Tommy Legowo menyatakan bahwa kursi di DPR bukanlah milik anggota dewan, tetapi milik parpol. Sehingga suara parpol lebih penting dari suara anggota. Tommy menilai politik yang terjadi di Indonesia adalah politik kartel, di mana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen idiologis atau pragmatis mereka demi kelangsungan hidup sebagai kelompok.

“Persekutuan parpol inilah yang membuat parpol kehilangan idiologisnya,” jelas Tommy. Ia pun menyarankan untuk melakukan revitalisasi kedaulatan anggota dan identitas pragmatistik, pembaruan mekanisme rekruitmen anggota, penguatan kostituen melalui pendidikan politik berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam, Indriaswati D. Saptaningrum memfokuskan pada masalah hak asasi yang diabaikan oleh DPR RI. Indri menyatakan bahwa banyak UU yang berhubungan dengan hak asasi tidak segera dirampungkan serta kebijakan mengenai penyelesaian kasus HAM juga berlarut-larut tanpa hasil.

Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan PSHK, Ronald Rofiandri mengatakan bahwa gerak DPR seperti angin puting beliung. “Di situ-situ aja. Tanpa ada perubahan, padahal sudah ada usulan, kritik,” kata Ronald.

Menurut Ronald, hubungan antara anggota DPR dan konstituen adalah hubungan yang resiprokal, saling keterkaitan. Ada pihak yang mewakili, ada pihak yang terwakili. Ronald menjelaskan bahwa DPR tidak memiliki political sensibility. “DPR tidak memiliki kemampuan memahami persoalan bangsan dan kepentingan kosntituen. Selalu saja kepentingan atas dasar partai,” kata Ronald.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP, Pramono Anung mengakui, performa anggota DPR sejak tahun 2009 memang menurun. “Sejak ditetapkan sistem pemilu dengan suara terbanyak, money politik menjadi cara yang paling favorit dilakukan oleh calon anggota DPR,” kata Pramono.

Pramono menamambahkan saat ini ada tiga klasifikasi di DPR yaitu aktivis partai, pemilik modal dan selebritis. “Saya juga khawatir jika hal ini terus terjadi maka DPR akan dipenuhi oleh pemilik modal,” (pta/mut)

*Gambar diunduh dari http://matanews.com/2011/05/24/ketika-rakyat-hilang-di-dpr/