Demokrasi Berpayung Hitam

Senin, 07 Maret 2011 Kehidupan Bernegara (Koran Jakarta) Kamis (10/3) nanti, akan genap ke-200 kalinya Maria Catarina Sumarsih berada di depan Istana Merdeka, Jakarta. Seperti detak waktu, dia konstan mengirimkan surat ke Presiden mempertanyakan keadilan putranya, Bernardinus Realino Norma Irmawan atau biasa disapa Wawan yang tertembak dalam peristiwa demokrasi pada 13 November 1998.

“Semoga aksi saya kali ini bisa mengundang lebih banyak orang lagi untuk datang,” kata ibu 58 tahun itu berharap. Sumarsih memang hanya bisa berharap. Nyatanya, setiap aksi yang dia gelar, hanya puluhan yang datang. Dia pun tak pernah cukup tenaga untuk berteriak lantang menggunakan pengeras suara.

Hanya tubuh ringkih berbalut pakaian hitam dan payung hitam bertuliskan kata-kata yang ingin ia suarakan. Begitu seterusnya selama empat tahun. Aksi yang biasanya berlangsung pukul 16.00 hingga 17.00 ini selalu di akhiri dengan mengirimkan surat ke bapak Presiden melalui penjaga pagar istana. Entah sampai ke Presiden atau hanya dilempar ke tempat sampah. “Tak seperti biasanya, saya akan memulai aksi mulai pukul 15.00.

Saya mengundang secara resmi saudara-saudara untuk ikut bersama saya,” kata Sumarsih yang juga mengenakan pakaian hitam-hitam di depan ratusan peserta yang sebagian besar aktivis prodemokrasi di Hotel Akmani, Jakarta, Jumat (4/3). Pada raut mukanya tak sedikit pun terlihat rasa putus asa. Aksi simpatik Sumarsih selama empat tahun yang ternyata tak mengundang simpati itu merupakan secuil contoh aktivitas gerakan demokrasi di Indonesia. Masing-masing elemen bergerak sendiri menyuarakan setiap ketidakadilan yang mereka rasakan. Di luar isu yang mereka bawa, jarang sekali yang ikut bersimpati.

Catatan Demos Inilah keresahan yang ditangkap Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Demos, selama beberapa tahun. Demos mencatat, gerakan prodemokrasi di Indonesia mengendur sejak 2002. Masa-masa emas kejayaan gerakan prodemokrasi hanya berlangsung sekitar lima tahun, dari 1998 hingga 2002. Selepas itu, masing-masing berjuang sendiri. Aktivis perempuan sibuk dengan gerakan keperempuanannya. Aktivis petani juga melulu menyuarakan ketidakadilan terhadap petani. Demokrasi ditawarkan sepotongsepotong.

Bangunan utuh demokrasi itu sendiri tak pernah terjelaskan dengan baik. “Aksi-aksi yang kerap kita lihat tidak mencerminkan adanya demos (rakyat). Yang ada hanya kerumunan massa,” kata Direktur Eksekutif Demos Antonio Pradjasto. Di tengah menurunnya aktivitas prodemokrasi yang berkekuatan besar, pemangku kekuasaan justru sudah cepat berubah wujud. Dari yang awalnya membawa misi reformasi dengan mencoba menegakkan demokrasi, pelan-pelan mulai terseok.

Partai politik justru banyak mengisap para aktivis demokrasi itu dan mengubahnya menjadi kendaraan yang hanya membesarkan kelompoknya. Aktivis yang mencoba bertahan akhirnya hanya bisa memperjuangkan kepentingannya. Ketika kelompok aktivis lain mencoba menyuarakan kepentingan lain, dia merasa tak memiliki hak untuk ikut bergerak. “Akibatnya, setiap gerakan tak bisa mengingatkan pemerintah untuk tetap berada pada rel demokrasi. Jika ini dibiarkan, mungkin akan membuat pemerintah abai terhadap kepentingannya untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Deputi Direktur Riset Demos Roichatul Aswidah.

Roichatul kemudian menawarkan sebuah perspektif baru agar gerakan prodemokrasi kembali bersatu memperjuangkan demokrasi dengan “D” besar. Beberapa aktivis seperti Usman Hamid (aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan/KontraS), Aan Anshori (Lingkar Indonesia untuk Keadilan), Benget Silitonga (Perhimpunan Bantuan Hukum Sumatra Utara), R Giring (CU Pancur Kasih), dan Ade Indriani Zuchri (Perserikatan OWA Indonesia) kemudian menggagas pembentukan Blok Politik Demokratik (BPD). Pembentukan BPD yang sudah dilakukan sejak 2008 ini diharapkan menjadi wadah mempersatukan kem bali gerakan-gerakan prodemokrasi untuk memper juangkan demokrasi.

wandi yusuf/P-3

*Gambar diunduh dari  http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=76994 -