| ||||
|
|
|||
|
Arsip » Terdapat 296 Artikel di 30 halaman. Di Indonesia persoalan perbedaan etnis relatif lebih dikendalikan ketimbang soal agama. Kecuali di sejumlah kasus tertentu seperti konflik Dayak-Madura, dalam banyak konflik horisontal perbedaan agama menjadi sebab, baik sebab utama atau penyerta. Dapat dipastikan, pola komunikasi di masyarakat tidak berhasil menciptakan jembatan bagi adanya hubungan antar kelompok agama berlandaskan rasa toleransi yang tinggi. Buktinya konflik antar agama terus berulang-ulang terjadi. Demi Keberagaman, Negara Tak Boleh Campur Tangan Jul 01, 2008 Ada kelompok-kelompok anti Ahmadiyah meminta negara untuk campur tangan. Padahal sesungguhnya perbedaan itu biasa saja asal tidak dilanjutkan dengan kekerasan. Negara seharusnya mengatasi orang-orang yang melakukan kekerasan yang terus terjadi terhadap berbagai kelompok kecil di masyarakat. Orang seharusnya menerima orang lain tanpa alasan. Di Indonesia, ada banyak sekali kelompok-kelompok kecil yang membutuhkan perlindungan negara atas keberadaan mereka. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah good will untuk mendukung politik kebudayaan yang menakomodasikan perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu perwujudannya adalah pengaturan ekspresi kelompok-kelompok tersebut. Sebuah kelompok perlu memperhatikan tempat dimana ungkapan ekpresi itu disampaikan. Apabila agresif tentu akan mengundang kemarahan kelompok lain, terutama yang lebih besar. Di sinilah pengaturan tersebut dibutuhkan. Berikut ini adalah percakapan Christina Dwi Susanti dari Demos dengan Direktur Wahid Institute, Ahmad Suaedy, pekan terakhir Juni 2008, seputar keberagaman yang tengah menghadapi persoalan di Indonesia. Menebak Arah Baru Pluralisme Jul 01, 2008 Tatanan Politik terus berubah semenjak kekuasaan Orde Baru lengser. Kelompok-kelompok kecil di masyarakat mesti mencari pijakan untuk mempertahankan eksistensinya. Di tengah pertarungan kekuatan besar, langkah mereka tidak mudah ditentukan Menyoal Pluralisme Jul 01, 2008 Pluralisme memiliki banyak dimensi di masyarakat. Para pendiri negara sesungguhnya sudah menekankan bahwa sebagai bangsa, Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan kelompok. Ada nilai-nilai yang mereka yakini menjadi pengikat agar kebersamaan bisa diwujudkan dan kemajuan budaya bisa dicapai. Sampai dengan tiga dekade awal keberadaan NKRI persoalan itu relatif bisa ditekan. Perbedaan-perbedaan yang ada bisa diselesaikan karena ada kekuatan pemersatu. Mula-mula Soekarno, sang Proklamator memiliki kharisma yang mampu menekan perbedaan itu. Kemudian Soeharto dengan sistem otoriternya melanjutkan persatuan itu dengan caranya sendiri. Saat ini dua cara itu tentu tidak bisa terus diterapkan. Sepeninggal Soeharto, sesungguhnya bangsa ini dihadapkan kepada kewajiban untuk menyusun sebuah strategi atau politik kultural yang bisa merajuk perbedaan serta mengakomodasi berbagai kepentingan. Ini tak mudah, kepentingan politik sering membuat kesadaran itu pupus. Saat ini berbagai kekuatan sering berkelompok untuk menekan keberadaan dan peluang kelompok lain untuk berkembang. Perwujudannya adalah konflik dan kekerasan. Regional Assesment Council (RAC) Jun 12, 2008 Bandung : 16 Juni 2008 Langkah Nasionalisasi Kita Mesti Berbeda Jun 10, 2008 Sebuah aliansi masyarakat sipil bernama Front Pembebasan Nasional (FPN) menyerukan nasionalisasi di sektor migas dibawah prinsip global justice dan agrarian reform. Merujuk pada langkah serupa yang pernah ditempuh pemerintahan mendiang Presiden Soekarno, di awal kemerdekaan, berniat menekan dominasi asing di sektor vital ini. Tujuannya adalah menciptakan strong state prespective dan mencegah masuknya kelompok-kelompok besar borjuasi nasional seperti Bukaka, Bakrie Group ataupun Medco, menggantikan kapital asing. Nasionalisasi sendiri mesti disiapkan secara hati-hati. Bagaimanapun, ada banyak perbedaan antara yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin. Kandungan minyak dan gas serta bahan mineral yang ada di kerak bumi kita jauh lebih kaya. Perusahaan asing, serta pemerintah asal perusahaan itu, tidak merasa rugi untuk menerapkan konsep joint venture. Tentu sulit mengharapkan mereka melakukannya di Wilayah Natuna atau Blok Cepu yang amat kaya itu Christina Dwi Susanti dari Demos menanyakan hal itu kepada Deputy Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), yang ikut memotori gerakan itu, Erwin Usman. Berikut ini petikan pembicaraan mereka. Penentuan Harga BBM dan Semangat Kerakyatan Jun 10, 2008 Kenaikan harga BBM baru-baru ini adalah bukti bahwa rakyat tidak memegang kendali perumusan kebijakan publik dalam proses demokrasi yang berjalan. Pemerintah berdalih bahwa harga minyak dunia yang melambung membuat mereka harus menarik subsidi minyak yang semakin membengkak. Subsidi yang terlalu besar tidaklah sehat bagi APBN. Kenaikan harga BBM ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana para pendahulunya SBY lagi-lagi mengatakan ini adalah 'keputusan yang sulit' Kisah Keruwetan Perdagangan Minyak Jun 10, 2008 Perdagangan minyak di Indonesia sudah semenjak lama ruwet. Terlalu banyak biaya siluman yang mesti dikeluarkan mulai dari bongkar muat di pelabuhan hingga ke kendaraan konsumen. Akibatnya masyarakat luas yang terus menerus dirugikan. Kalau hal seperti itu bisa dikurangi tentu penderitaan masyarakat tak akan seberat sekarang. Meraih Kembali Martabat yang Tergadaikan Jun 10, 2008 Pemerintah hanya boleh lega dalam beberapa hari saja, karena mulai akhir pekan lalu harga minyak dunia kembali terkerek mendekat 0 per barrel. Penyebabnya adalah ketegangan di kawasan Timur Tengah. Angka itu dikawatirkan tim riset Goldman Sach akan terus membumbung sampai lewat 0 per barel akhir musim semi tahun ini karena menyusutnya cadangan dan pasokan bahan pangan di Amerika Serikat. Produksi minyak di mana-mana memang terus menurun. Kita tentu menjadi semakin pasrah mengingat begitu banyak kesalahan yang telah kita lakukan dalam mengelola sumber daya alam itu. Terlalu banyak kesalahan yang berlalu begitu saja tanpa kita merasa perlu untuk dibenahi. Pemerintah selalu saja menuding harga minyak dunia yang melambung sebagai sebab dinaikannya harga BBM di pasar dalam negeri. Rakyat miskin yang berteriak-teriak kelaparan tentu saja tidak bisa ditolong dengan hanya memberikan Rp100.000 per bulan per keluarga. Banyak hal yang lebih strategis mesti dilakukan mulai dari penghematan tingkat konsumsi, peningkatan fasilitas transportasi umum hingga nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Hal paling akhir ini perlu dipertimbangkan apabila kita berniat meraih lagi kedaulatan mengelola sumber daya alam kita yang sudah kadung dinikmati oleh orang-orang asing. Insiden Monas, Ahmadiyah, dan Munarman Jun 09, 2008 Oleh. Willy Purna Samadhi* Argumentasi bahwa aksi penyerangan ke AKKBB dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah bukan saja tak berdasar, tapi juga sungguh konyol
|
